Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RPP UU Kesehatan

Jokowi Pimpin Langsung Rapat Terbatas Tingkat Menteri Mengenai Substansi Pending Salah Satunya Terkait Zat Adiktif

banner 468x60

JAKARTA, WARTA APOTEKER – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat  Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan,  dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun  2023 tentang Kesehatan. Rapat diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Kamis (29/02/2024).

Rapat dibuka oleh Alpius Sarumaha selaku Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan  dipandu oleh Wahyudi Putra selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Promo Lebaran 1445H

Peserta yang hadir dalam rapat pleno antara lain perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Kesehatan, Kementerian  PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Kementerian  Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian  Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,  Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian  Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan  lnformatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Riset dan lnovasi  Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran lndonesia, Badan Nasional  Penanggulangan Bencana, Badan Pangan Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat Pleno ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat harmonisasi sebelumnya, baik rapat pleno awal, rapat tim kecil, serta hasil rapat terbatas tingkat menteri yang dipimpin oleh Bapak Presiden mengenai substansi pending terkait zat adiktif dan subtansi gula, garam, lemak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *