Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Ketua Presidium FIB Tidak Hadir Pada Acara Mendengarkan Keterangan DPR Dan Presiden

Sepertinya Sudah Mengetahui Bakal Ditunda Hingga 7 Desember 2023

banner 468x60

JAKARTA, WARTA-APOTEKER.com – Pemerintah meminta Hakim Konstitusi untuk menunda persidangan yang sudah diagendakan sebelumnya, Selasa 21 November 2023.

Hal tersebut disampaikan langsung wakil Kementerian Kesehatan, Sundoyo, SH, MH kepada Hakim Konstitusi dalam persidangan dengan Agenda Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Promo Lebaran 1445H

“Sehubungan dengan surat panitera nomor 11 2023, kami dari Kementerian Kesehatan selaku salah satu penerima kuasa Presiden, telah menyampaikan surat permohonan penundaan terkait sidang hari ini karena memang kami masih membutuhkan waktu untuk kordinasi di dalam penyusunan keterangan Presiden, Yang Mulia,” konfirmasi Sundoyo menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi.

BACA JUGA: IAI Tidak Hadir Langsung Pada Sidang Kedua Pengujian Formil UU Kesehatan

FARMASIS INDONESIA BERSATU SALAH SATU PIHAK TERKAIT
Dari tracking perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setidaknya ada empat pihak yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait.

Salah satunya adalah Farmasis Indonesia Bersatu melalui Ketua Presidiumnya telah menyerahkan Surat Kuasa dan KTP pada tanggal 2 Oktober 2023.

BACA JUGA: Uji Formil UU Kesehatan: Hakim Konstitusi Minta Pemohon Melampirkan AD/ART

18 Softcopy Permohonan Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Prayitno dan dr. Erfen Gustiawan sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 bertanggal 29 September 2023 1 pdf Softcopy bertandatangan. Diterima via email pada hari Jumat, 29 September 2023 Pkl. 10.39 WIB. pihak lain
19 Surat bertanggal 12 Oktober 2023 perihal: Revisi Surat Permohonan Menjadi Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023) 9 rangkap 1 asli, 8 copy. pihak lain
20 Surat Kuasa dan KTP a.n. Ismail bertanggal 2 Oktober 2023. 9 rangkap 1 asli, 8 copy. pihak lain
21 Surat Kuasa a.n. Iskandar Sitorus bertanggal 2 Oktober 2023. 9 rangkap 1 asli, 8 copy. Mohon salinan KTP pemberi kuasa disampaikan kepada Mahkamah Konshtitusi. pihak lain


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *