Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

IAI Tidak Hadir Langsung Pada Sidang Kedua Pengujian Formil UU Kesehatan

Pasal "JANTUNG" Yang Tidak Memastikan Wadah Tunggal Organisasi Profesi

banner 468x60

JAKARTA, WARTA-APOTEKER.com – Muhammad Joni selaku kuasa hukum dari Sekretariat Bersama  (Sekber) Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri atas lima  organisasi profesi medis dan kesehatan, kembali hadir  dalam persidangan di Mahkamah Kontitusi (MK) pada Rabu (25/10/2023).

Sidang kedua untuk Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 ihwal pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ini diselenggarakan oleh Majelis Sidang Panel yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Promo Lebaran 1445H

BACA JUGA: Apt. Noffendri, S.Si., M.Kes Selaku Ketua Umum IAI Sebagai Pemohon V Uji Formil UU Kesehatan

Joni dalam sidang dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan menyebutkan bahwa pihaknya telah menambahkan bukti AD/ART dari para Pemohon yang yang di dalamnya dijelaskan mengenai pihak yang berhak mewakili di dalam maupun di luar pengadilan.

Berikutnya para Pemohon juga telah pula menyempurnakan beberapa bagian mengenai kepentingan konstitusional para Pemohon atas pengujian undang-undang.

Selain itu, Joni menyampaikan perbaikan pada uraian dalam alasan mengenai cacat formil karena tidak melibatkan DPD. Kemudian, mendefinisikan kembali makna otonomi daerah dan pendidikan, serta penjelasan tentang pentingnya meaningfull participation dalam pembuatan norma undang-undang.

BACA JUGA: Uji Formil UU Kesehatan: Hakim Konstitusi Minta Pemohon Melampirkan AD/ART

 

“Sehingga para Pemohon telah menyempurnakan petitum, yakni permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam tenggang waktu yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sesuai UUD 1945; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Joni.

Dalam sidang perdana pengujian formil UU Kesehatan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 yang digelar di MK  pada Kamis (12/10/2023), Muhammad Joni selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan, para Pemohon  merupakan tenaga medis yang terdampak langsung dan memiliki kepentingan atas prosedur formil pembentukan  UU Kesehatan.

Sebab berdasarkan norma yang terbaru, terdapat muatan yang dihapus, diubah, dan diganti norma  baru termasuk mengenai organisasi profesi, konsil, kolegium, yang merupakan norma kelembagaan dan sekaligus pasal-pasal “jantung” yang tidak memastikan adanya wadah tunggal organisasi profesi kedokteran dan kesehatan.

Demikian pula norma mengenai kelembagaan konsil, kolegium, dan majelis kehormatan disiplin yang diubah dan diganti tanpa prosedur formil yang memenuhi prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (meaningfull participation).

Terlebih lagi, sambung Joni, adanya Bab XIX Ketentuan Peralihan, Pasal 451 yang menjadi norma hukum menghapuskan seluruh entitas kolegium yang merupakan organ “jantung” organisasi profesi (bukan organ pemerintah dan bukan “milik” pemerintah).Namun dengan sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional kemerdekaan berhimpun segera akan menghapus seluruh entitas hukum kolegium dengan cara membuat norma Pasal 451 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana diraksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini.”

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *