Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Uji Formil UU Kesehatan: Hakim Konstitusi Minta Pemohon Melampirkan AD/ART

Siapa Yang Berhak Mewakili Organisasi Ke Dalam Dan Ke Luar

banner 468x60

JAKARTA, WARTA-APOTEKER.com – Sidang perdana pengujian formil UU Kesehatan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah selaku anggota ini digelar pada Kamis (12/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam persidangan, Muhammad Joni selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan, para Pemohon merupakan  tenaga medis yang terdampak langsung dan memiliki kepentingan atas prosedur formil pembentukan UU Kesehatan.

Promo Lebaran 1445H

Sebab berdasarkan norma yang terbaru, terdapat muatan yang dihapus, diubah, dan diganti norma baru  termasuk mengenai organisasi profesi, konsil, kolegium, yang merupakan norma kelembagaan dan sekaligus pasal-pasal “jantung” yang tidak memastikan adanya wadah tunggal organisasi profesi kedokteran dan kesehatan.

BACA JUGA: Apt. Noffendri, S.Si., M.Kes Selaku Ketua Umum IAI Sebagai Pemohon V Uji Formil UU Kesehatan

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
Demikian pula norma mengenai kelembagaan konsil, kolegium, dan majelis kehormatan disiplin yang diubah dan  diganti tanpa prosedur formil yang memenuhi prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (meaningfull  participation).

Terlebih lagi, sambung Joni, adanya Bab XIX Ketentuan Peralihan, Pasal 451 yang menjadi norma  hukum  menghapuskan seluruh entitas kolegium yang merupakan organ “jantung” organisasi profesi (bukan organ  pemerintah dan bukan “milik” pemerintah).

Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan sudah membaca Permohonan Uji Formil (Foto: Istimewa / Risalah Sidang)

Namun dengan sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional  kemerdekaan berhimpun segera akan menghapus seluruh entitas hukum kolegium dengan cara membuat norma  Pasal 451 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh  setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana diraksud dalam Pasal  272 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini.”

Legal Standing

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyoroti legal standing. Daniel berharap para Pemohon melampirkan AD/ART organisasi dan susunan kepengurusan terbarunya, sehingga dapat diketahui siapa yang benar-benar berhak mewakili organisasi ke dalam dan keluar.

“Jika ada pengesahan dan ada akta notarisnya silakan dilampirkan, dan pasal atau ayat (dalam AD/ART) yang menjelaskan yang berhak mewakili organisasi ini. Ini jadi pintu masuk dari legal standing para Pemohon dalam perkara ini,” jelas Daniel.

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mencermati bagian petitum yang tidak perlu mencantumkan tanggal dan tempat pengesahan UU.

Hal yang utama, sambung Guntur, para Pemohon mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara karena berkaitan dengan uji formil UU yang baru disahkan.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan para Pemohon agar memerhatikan surat kuasa yang sesuai dengan kewenangan untuk mewakili kepentingan organisasi pada bagian identitas.

Perlu pula bagi para Pemohon menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami dengan hubungan kausalitas norma yang diujikan pada perkara ini.

Transcript YouTube Live Sidang Uji Formil UU Kesehatan Terhadap UUD RI 1945. (Foto: Istimewa)

“Argumennya dielaborasi yang menarasikan bagaimana sebenarnya tata cara pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Apakah ada keharusan dijemput dengan pasal 22A UUD 1945,” sampai Suhartoyo.

Pada akhir persidangan, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para Pemohon dapat menyempurnakan permohonan hingga 14 hari ke depan. Naskah perbaikan permohonan selambat-lambatnya diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Rabu, 25 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *