Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Apt. Noffendri, S.Si., M.Kes Selaku Ketua Umum IAI Sebagai Pemohon V Uji Formil UU Kesehatan

Didaftarkan Enam Hari Menjelang World Pharmacist Day

PPNI & 4 OP Resmi Gugat UU Kesehatan Ke Mahkamah Konstitusi : Demi Melindungi Masyarakat. Foto: Istimewa / PPNI
banner 468x60

JAKARTA, WARTA-APOTEKER.com – Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian formil UU Nomor  17 Tahun 2023 yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi RI pada Selasa tanggal 19 September 2023  pukul 14:26 WIB, maka permohonan pengujian formil aquo masih dalam tenggang waktu yang sesuai ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian bunyi poin 4 dari Bagian III TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023.

Promo Lebaran 1445H

Permohonan pengujian uji formil UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 diregistrasi bertepatan dengan peringatan World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia, 25 September 2023 dengan nomor registrasi 130/PUU-XXI/2023, pukul 14:00 WIB.

Ikatan Apoteker Indonesia turut melakukan uji formil UU Kesehatan bersama 4 Organisasi Profesi Kesehatan lainnya.

Dari laman Mahkamah Kosntitusi diketahui yang bertindak sebagai Kuasa Pemohon Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk.

Sementara PEMOHON adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib  Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI,  disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman  Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional  Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI,  selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang  diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku  Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang  diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI yang selanjutnya disebut Pemohon V.

BUKAN BENTUK PERLAWANAN KEPADA PEMERINTAH
Diberitakan laman Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dr. Mahesa selaku Jubir Sekretariat 5 OP menegaskan  sikap Judicial Review yang ditempuh ini, bukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Namun dirinya  mengklaim, bahwa ini adalah salah satu jalan bagi para OP untuk memastikan haknya dilindungi konstitusi.

“Kami berharap Mahkamah Konstitusi akan memutuskan seadil-adilnya permohonan uji formil karena sudah secara nyata cacat formil perundang-undangan,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *