Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Petitan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

banner 468x60

JAKARTA, WARTA APOTEKER – Bertepatan dengan peringatan World Pharmacist Day, Senin tanggal 25 September 2023 pukul 14:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK),  perkara:

130/PUU-XXI/2023

Promo Lebaran 1445H

diajukan oleh:

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi,  Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI,  disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili  oleh  drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat  Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku  Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut  Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi,  selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI yang selanjutnya disebut Pemohon V untuk selanjutnya disebut sebagai —————- Para Pemohon;
Yang memberikan kuasa kepada Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk.
hal permohonan perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

Dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka perkenankan PARA PEMOHON yang mengajukan  permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mohon berkenan Majelis Hakim  Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun  2023 aquo, menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1.Menyatakan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2023 NOMOR 105 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau,
Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, moon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah  undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi  dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan  Mahkamah Konstitusi”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *