Jurnalisme Apoteker
Redaksi Warta Apoteker Menerima Artikel / Opini Sejawat Apoteker Indonesia. +62-812-1067-4892
Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
ATV Motor
ATV Motor
Kantor Berita Apoteker Indonesia

Menkes Menyambut Baik Usulan PASI Untuk Membahas Aturan Turunan UU Kesehatan

Benarkah Apotek Tidak Termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan?

banner 468x60

JAKARTA, WARTA-APOTEKER.com – Satu jam terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memperpanjang waktu pertemuan.

Pertemuan yang direncanakan selama 45 menit menjadi 75 menit dari pukul 16.00 – 17.15 WIB pada Jum’at 14 Juli 2023.

Promo Lebaran 1445H

Di Ruang Leimena Kementerian Kesehatan, Koalisi Organisasi Tenaga Kesehatan diterima untuk menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Menteri Kesehatan.

Salah satu organisasi tenaga kesehatan yang turut hadir adalah Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI) secara khusus mengajak pemerintah untuk bersama-sama membahas aturan turunan UU Kesehatan.

Ketua Panja RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI, Apoteker Melki menyerahkan dokumen hasil kerja Panja kepada Menteri Kesehatan RI, Ir Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Istimewa / Sehat Negeriku – Kemenkes RI)

KAWAL SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN
Belajar dari pengalaman sebelumnya pada UU Cipta Kerja, pada saat itu (November 2020), Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium Nasional FIB tersebut, apoteker merasa keberatan dengan sejumlah poin yang tercantum dalam UU Ciptaker, yakni:
1. Pasal 112 Ayat (3) Huruf a dinyatakan jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter, dukun bayi hingga  pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal, tidak ada Jasa Pelayanan Kefarmasian di pasal tersebut.
2. Pasal 14 Ayat (1) bagian penjelasan, UMKM Apotek tidak termasuk dalam unit usaha yang dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha
3. Pasal 29 Ayat (1) huruf bagian penjelasan, Standar Pelayanan Kefarmasian tidak dimasukkan dalam Standar  Pelayanan Rumah Sakit.

Bagaimana dengan UU Kesehatan, pasal berapa saja yang menjadi perhatian utama PASI?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *