Kantor Berita Apoteker Indonesia
Subagiyo Dot ComApoteker Indonesia
Brisbane 2023
Brisbane 2023
81st FIP World Congress

Tiga Apoteker Didakwa Tiga Pasal, Didampingi Tiga Penasehat Hukum

Agenda Sidang Pembacaan Dakwaan

Brisbane 2023
banner 468x60

KEDIRI, WARTA-APOTEKER.com – Sidang pertama kasus pidana khusus kesehatan dugaan gagal ginjal berlangsung sesuai jadwal, Selasa (20/06/2023).

Kasus pidana yang melibatkan pimpinan industri farmasi AFIFARMA Pharmaceutical Industries yang terletak di Kediri ini memasuki babak baru.

Mayyasa Cosmetics

Sidang yang berlangsung di Ruangan Cakra Pengadilan Negeri Kota Kediri dimulai pada pukul 10.00 WIB s/d selesai.

Ketua Majelis Hakim Dr. Boedi Haryanto, SH, MH memimpin sidang dengan anggota Ira Rosalina, SH, MH dan Agung Kusumo Nugroho, SH, MH.

Sementara tim jaksa penuntut umum (JPU) beranggotakan Yuni Priyono, SH, MH dan Nurlanda Aditama Mardi Putri, SH.

Jumlah penuntut umum yang beredar di media daring berjumlah 10 orang, yakni:
1. SIGIT ARTANTODJATI, S.H.,M.H.
2. YUNI PRIYONO, S.H., M.H.
3. NURLANDA ADITAMA MARDI PUTRI, S.H.
4. Dr. DWI SETYO BUDI UTOMO, S.H., M.H.
5. PUDIN SAPRUDIN S.H
6. MUHAMAD LUTFI ANDRIAN S.H.
7. IKHSAN NASRULLOH S.H.
8. REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
9. WAHYU WASONO DYAN ARIBOWO S.H., M.H.
10. WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI

Keempat terdakwa didampingi penasehat hukum dari Kantor Advokat Ahmad Riyadh UB.,S.H.M.Si.&Partners

Yuni Priyono dikonfirmasi usai sidang menjelaskan surat dakwaan telah disusun dan dibacakan dengan jelas, cermat dan lengkap. Terdakwa terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

PASAL BERLAPIS
Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni pertama, pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Ketiga Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 196 UU Kesehatan berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memgedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi  standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).”

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang yang tidak memiliki  keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan  mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) berbunyi, “Ketentuan mengenai  pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus  memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dakwaan dari JPU tersebut, tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Namun dalam akhir sidang, tim penasehat hukum mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan untuk ke empat terdakwa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *